pp perangkat daerah. Pasal 41 ayat (5), dan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam. pp perangkat daerah

Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. Sekretariat DPRD; 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkatberdasarkan pp no. PP Nomor 72 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan. (Pasal 1 angka 7) 1. FORUM PERANGKAT DAERAH SATPOL PP. 8. (3) Rincian. 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2021, Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam menyelenggarakan tugas. Perangkat Daerah PP No. Asisten Ombudsman RI Muhammad Firhansyah Doc Pribadi. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka. 36. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Dinas daerah; dan 4. (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah T. U. Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Satpol PP dan Damkar dan Dinas Kesbangpol. CO, Kepala Pusat Penerangan yang juga Plt. Kebijakan tersebut untuk menuntaskan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS dan melarang semua pemerintah (Pusat dan Daerah) mengangkat kembali Tenaga Honorer. Penyusunan Agenda kerja tim. Permata Kuningan Lt. Mencabut : PP No. 114, TLN NO. Kriteria. v Jl. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah. PP NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam PP No. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 41/2007 PP No. 10. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Sistem ini akan terintegrasi dengan Indonesia One yang diluncurkan. pemerintah pusat/daerah. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas. Diundangkan Tanggal. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang. PP ini mengubah PP Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 47. Dicabut dengan : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dipandang perlu dilakukan penataan kembali. Halaman ini telah diakses 672 kali. (2) Biro pada Asisten Perekonomian. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 struktur perangkat daerah yang gemuk dan tidak efektif, dimana pemerintah daerah diseluruh Indonesia termasuk Rokan Hulu diberi waktu beberapa bulan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut untuk membentuk dan menjalankan perangkat daerah yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 37. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sekretariat daerah; 2. Perangkat. Anggota masyarakat. Hasil ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam penataan dan peningkatan kapasitas perangkat daerah. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);. Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, yang memuat nama atau nomenklatur, tugas pokok dan susunan organisasi. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Presiden Joko. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik. lejar irwanto. Dinas Daerah adalah perangkat Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenang otonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. b. Slide UU 23/2014. MENU . Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 14); 42. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Pasal 2 (1) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. Beberapa perangkat daerah yaitu yang menangani fungsi pengawasan, kepegawaian, rumah sakit, dan keuangan, mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundang- undangan, maka perangkat daerah tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dan pedoman teknis mengenai organisasi dan. Tahun. Sumber. Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Margonda Raya No. Download PDF di sini. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANWAL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2. (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja. Susunan Perangkat Daerah 3. Penjelasan Umum PP 72 tahun 2019. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Provinsi Sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 33 Tahun 2018. Perwakilan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini. Berlaku Tanggal. PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PP ini mencabut Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018. Penataan Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota. 24. Tata Kerja 8. Bagian Ketiga Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah Pasal 6 (1) Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel: a. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Pasal 2 (1) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini. Bagian Kelima Nama dan Tempat Kedudukan BUMD Pasal 12 (1) Perusahaan umum Daerah harus menggunakan nama yang:Beranda; Profil . Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020: Forum. (PP 60/2008 Ps. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 7 hlm. (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya. PERANGKAT DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: a. ABSTRAK: a. Sekretariat daerah merupakan salah satu unsur pemerntahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 18 TAHUN 2016 TTG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN & KWS PERMUKIMAN. 5. Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peraturan ini mengubah Perda Provinsi Kep. E. Sektor SDA 1. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18/2016 yang akan diuraikan dalam tabel berikut. Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4 Seri E); 10. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat 2016. 8. PP 41-2007 Organisasi Perangkat Daerah. ABSTRACT In this study researchers refer to the theory based on the view of Minztberg (1993) about five structures in designing effective organizations. Tipe Dokumen. ASN; 4. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Mencabut : PP No. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD . (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. makmur marbun, m. Pendanaan Forkopimda provinsi bersumber dari APBD provinsi, pendanaan Forkopimda kabupaten/kota bersumber dari APBD kabupaten/kota, sedangkan Forkopimcam. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan kekayaan Daerah serta hak dan kewajiban perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; PERMENDAGRI No. dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. MATRIKS PERBANDINGAN PP PERANGKAT DAERAH. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. 7. Jenis. BATAM – PEMERINTAH Kota Batam menindak lanjuti surat Sekjen Kemendagri Nomor: 061/4315/SJ Tanggal 12 Agustus 2021 terkait evaluasi kelembagaan Sekretariat Daerah seluruh Indonesia. Untuk Daerah diatur dengan PP 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di. 4 Nomor 71 Tahun 2010, dan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah. Struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 seperti Gambar 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksaPERMENDAGRI No. Download Free PDF View PDF. Walikota adalah Walikota Batam. pdf. 2019/NO. 187, 2019 PEMERINTAH DAERAH. Catatan Status : Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah. Kementerian Dalam Negeri . Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah; c. Satpol PP Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum· serta perlindungan. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Dinas yang menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan di. Permendagri No. 2016/NO. (PP 18/2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH) Pasal 109 ayat 1 : Penyelenggara Pemerintahan Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan7. Sekretariat DPRD; 3. Hal ini tentunya membawa perubahan yang signifikanterhadap restrukturisasi perangkat daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diuraikan bahwa landasan penyusunan perangkat daerah adalah besarnya atau volume dari beban kerja urusan pemerintahan yang ditangani. Secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan. Pencabutan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. Alamat : Jl Pemuda I / 55 Wonogiri. Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,. (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat penolakan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau asisten Sekretaris Daerah yang membidangi hukum atas nama Bupati, dan ditujukan kepada kepala Perangkat Daerah. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan. jakarta, 19 desember 2017 1 lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut uud negara republik indonesia tahun 1945. PP 18 2016 Perangkat Daerah. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya. id; 17 Hlm. Perangkat. Peraturan yang akan diatur adalah Pergub mengenai organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah, dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit. Peraturan Perundang-undangan. 4. PERTIMBANGAN. 23 Juli 2007. 18/2016 Provinsi 1. Renstra SKPD sebagai proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala-kendala yang ada atau yang mungkin. si direktur fasilitasi kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah direktorat jenderal otonomi daerah. tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah: Ditetapkan. 2. Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak DETAIL PERATURAN Abstrak. Terkait dengan pembentukan organisasi perangkat daerah, sebagaimana tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2016. Sedangkan badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi. ABSTRAK: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan. 4. 5. U. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang UU No. Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah.